BANDARLAMPUNG- Harga singkong dunia sedang tertekan akibat permintaan tapioka global anjlok. Ini berdampak langsung pada industri pengolahan dan petani dalam negeri, termasuk Provinsi Lampung.
Di tingkat dunia, permintaan tapioka menurun terutama sektor kertas dan pangan.
Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari kisaran US$568/ton (awal 2024) menjadi US$405–450/ton (Agustus 2025). Penurunan itu menekan harga singkong petani Lampung.
Di Indonesia, harga singkong juga mengalami tekanan. April 2025, harga pada tingkat petani sempat turun hingga Rp1.000–1.100 per kilogram (kg), bahkan dengan pemotongan kualitas (rafaksi) mencapai 40 persen.
Pemerintah pusat telah menetapkan harga dasar singkong Rp1.350/kg untuk melindungi petani. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, fluktuasi pasar dan penyerapan industri melemah.
Permintaan tapioka global sendiri menurun terutama dari sektor kertas dan pangan. Dua sektor yang selama ini menjadi pengguna terbesar pati singkong.
Kondisi ini menyebabkan pabrik-pabrik besar di Asia, termasuk di Thailand dan Vietnam, mengurangi membeli bahan baku. Dampaknya, industri pengolahan tapioka di Indonesia juga melambat produksi dan sulit menyalurkan produk ke pasar.
Menanggapi situasi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah strategis dengan menguatkan pola kemitraan antara petani dan industri tapioka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan tata niaga singkong, melindungi petani, dan menjaga daya saing industri pengolahan di tengah tekanan pasar global.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, kepada wartawan menjelaskan, arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan penting kemitraan sehat antara petani dan industri pengolahan.
“Sektor singkong Lampung berhasil tak bisa hanya melihat dari harga. Hubungan kuat dan berkeadilan antara petani dan pabrik merupakan kunci utama agar keduanya bisa tumbuh bersama,” katanya.
Ia mengakui rantai pasok antara petani, perantara, dan pabrik masih belum seimbang, sehingga posisi tawar petani cenderung lemah.
“Industri tapioka belum bisa menjual produk karena pabrik-pabrik besar menahan penyerapan. Akibatnya, harga singkong tingkat petani sulit naik,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung terus mendorong model kemitraan berkeadilan. Petani mendapat pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta pelatihan budidaya modern. Program ini mencakup penggunaan bibit unggul, teknik pemupukan efisien, peningkatan kadar pati, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan.
Mulyadi juga menyoroti kesenjangan produktivitas antara Lampung dan negara pesaing, seperti Thailand serta Vietnam. Kedua negara ini telah mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kadar pati singkong, sehingga produk tapioka mereka jauh lebih kompetitif.
“Lampung memiliki potensi besar jika dapat dukungan teknologi dan manajemen pertanian lebih efisien. Kita harus meniru efisiensi produksi mereka untuk menjaga daya saing,” tegasnya.
Menurutnya, formulasi harga adil dan transparan sedang pemerintah daerah siapkan, dengan mempertimbangkan kadar pati, biaya produksi, serta tren harga global.
Mulyadi menekankan, kebijakan harga tak boleh hanya berpihak ke salah satu pihak.
“Kalau memaksa harga naik tanpa dukungan pasar, industri bisa kolaps. Karena itu, keseimbangan antara petani dan pabrik sangat penting agar keduanya sama-sama bertahan,” jelasnya.
Selain menguatkan kemitraan, Pemprov Lampung juga akan meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani singkong agar mampu memenuhi standar kualitas industri dan menjaga kontinuitas pasokan bahan baku.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai sentra singkong nasional yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun global.
“Hubungan antara pabrik dan petani harus harmonis dan saling menguntungkan. Dengan kemitraan kuat, tata niaga sehat, dan dukungan pemerintah konsisten, Lampung bisa bertahan menghadapi tekanan harga global,” pungkasnya. (kmf)
